JAKARTA-(TribunOlahraga.com)
Aksi walk out mewarnai pelaksanan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI 2014 yang berlangsung Minggu, (9/3) di Ball Room Sultan Hotel Jakarta.
Musornaslub KONI yang intinya membahas penyempurrnaan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) memang sempat memanas.
Aksi walk out dipicu oleh ketidaksetujuan beberapa peserta tentang posisi pasal 6, penggunaan logo/lambang KONI ‘’Ring Lima’’. Pasalnya, penggunaan logo itu oleh KONI dinilai bertentangan dengan peraturan IOC.
Menurut Haryo Yuniarto SH, KONI tak punya hak lagi menggunakan logo ‘’Ring Lima’’ itu Karena yang diakui IOC adalah Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
‘’Memang ketika KONI/KOI masih satu atap, penggunaan logo itu menjadi tidak masalah. Namun begitu KONI/KOI pisah karena harus mengikuti perintah Undang-Undang Sistim Keolahragaan Nasional (UUSKN) No.3 tahun 2005, penggunaan logo ‘’Ring Lima’’ hanya KOI,’’kata Haryo yang mewakili PB.Pertina itu.
Haryo juga menjelaskan, jika KONI ngotot menggunakan logo itu, konsekuensinya adalah Indonesia akan kena sanksi dari IOC.’’Ya kita tak mau itu terjadi,’’tandas Haryo yang juga Komisi Hukum KOI itu.
Sekjen PB.Pelti Umbu Samapatti yang merasa ikut mendaftarkan hak paten penggunaan logo itu ke Departemen Kehakiman dalam hal ini HAKI, angkat bicara.
Umbu secara tegas mengatakan, ketika dirinya menjabat Komisi Hukum KONI para era Agum Gumelar, penggunaan logo itu didaftarkan ke HAKI.’’Jadi waktu itu kami bukan menciptakan tetapi mendaftar, oleh karenanya, keliru besar dan akan menjadi bom waktu bagi olahraga Indonesia jika KONI memakasakan kehendaknya dengan mengklaim punya kewenangan menggunakan logo tersebut,’’tambah pria asal NTT ini.
Namun pandangan Haryo dan Umbu Samapatti dimentahkan oleh pimpinan sidang Prof Benny Riyanto SH. Benny yang juga Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) antar waktu itu langsung mematakah penjelaskan kedua pakar hukum itu.
Adu argumentasi pun tak bisa dihindari bahkan terkesan liar. Suasana semakin memanas, tatkala Ketua Panitia Musornaslub KONI 2014, Mayjen TNI (Purn) Suwarno angkat bicara.
Suwarno yang juga Wakil Ketua Umum KONI itu meminta kepada para pembicara agar memperhatikan etika kesopanan dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya.
Pernyataan ‘’pedas’’ sang Jenderal berkumis tebal ini membuat Haryo Yuniarno dan Umbu Samapatti walk out. Aksi walk out ini juga diikuti sejumah PB/PP lainnya seperti PBTI (taekwondo), PB.Perbakin (menembak), PB.Fasi (dirgantara).
=Membentuk KON=
Menyikapi sikap arogansi KONI, Umbu Samapatty dan Haryo Yuniarno, Senin, (10/3) besok akan menggelar jumpa pers di Restoran Pulau Dua dengan agenda utama mengumumkan pembentukan KON (Komite Olahraga Nasional) seperti diamanatkan oleh UU SKN.
‘’Sesungguhnya kalau mau jujur dengan lahirnya UU SKN itu, KONI itu sudah tak ada. Yang ada itu adalah lembaga baru yakni KON,’’paparnya.
Sementara itu Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman menyayangkan aksi walk out tersebut.’’Saya menyayangkan aksi itu karena sejak awal KONI ini bertekad untuk selalu menciptakan kebersamaan dengan semangat persahabatan di atas segala-galanya,’’kata mantan Pangdam VI Tanjungpura (Kalimantan) ini.
Dengan semangat kebersamaan itu pula, Tono Suratman masih berharap mereka yang walk out untuk kembali menghadiri Rapat Anggota KONI yang berlangsung 10-11 Maret ini di Jakarta Covention Center (JCC)).
Tono juga menilai, aksi walk out itu adalah hal biasa dalam berorganisasi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam berdemokrasi juga ada rambu-rambu hokum yang harus kita hormati.
Musornaslub KONI 2014 ini dihadiri 34 KONI Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga PB/PP). Salah satu keputusan penting di Musornaslub yang cukup melegakan adalah para PB/PP tetap diperkenankan untuk ikut dalam pemilihan calon tuan rumah PON.
Pasalnya, semula ada upaya dari KONI bahwa dalam proses pemilihan calon tuan rumah PON cukup diikuti oleh KONI Provinsi. Wacana ini mendapat tantangan keras dari para PB/PP/
Djafar Jelantang dari PB.Forki dan Sodik Alqadri dari PB.PJSI menentang keras upaya KONI ini. Keduanya menilai, KONI telah mengabaikan sejarah karena yang membentuk KONI itu adalah PB/PP.
‘’Selain itu janggal jika PB yang memiliki cabor tidak diikutkan dalam proses pemilihan calon penyelenggara PON. Kan yang ikut bertanding itu cabang olahraga, bukan KONI Provinsi,’’kata Djafar.
Rapat Anggota KONI itu sendiri ditengarai seperti ‘’pasar festival’’ karena jumlah pesertanya banyak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Rapat Anggota KONI dihadiri oleh KONI Kabupaten/Kota.
‘’Ya anda bisa bayangkan dengan jumlah peserta lebih dari 1000, suasananya akan seperti apa. Layaknya ‘’pasar festival’’,ujar Sekjen SIWO Pusat, Firmansyah Gindo kepada TribunOlahraga.com. TOR-02
