Konflik KONI – Pemerintah Menjalar Hingga ke Daerah

    0
    310

    TRIBUNOLAHRAGA.COM – JAKARTA – Konflik KONI dan Pemerintah tentang siapa sebagai Pembina dan siapa pemegang regulator sekarang tak hanya terjadi di Pusat, melainkan sudah menjalar hingga ke KONIDA.
    Di DKI Jakarta, Disorda sebagai wakil pemerintah melakukan tindakan sepihak membahas sendiri Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keolahragaan di DKI Jakarta. Hal itu terungkap dalam diskusi olahraga DKI yang dilaksanakan oleh Humas KONI DKI Jakarta, Senin (23/12). Ketua Umum KONI DKI Winny Erwindia, dalam diskusi itu mengatakan, Disorda perlu mendengar KONI DKI karena hasil pembahasan Raperda yang dilakukan sepihak oleh Disorda masih jauh dari sempurna. Bahkan hasil itu dia melihat, seperti menghilangkan peranan KONI DKI.
    Karena itu dia meminta agar hasil pembahasan Raperda perlu ditinjau ulang. Masih perlu perbaikan atau dibahas ulang dengan melibatkan KONI DKI. Menurutnya, hasil Raperda yang dibahas Disorda menunjukkan adanya indikasi menghilangkan peran KONIDA.
    “Pemerintah Daerah, dalam hal ini, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda)DKI Jakarta hendaknya tidak melupakan KONI DKI Jakarta dalam pembahasan Raperda. Sebab, bagaimanapun KONI DKI sebagai mitra pemerintah dalam memajukan olahraga DKI bersentuhan langsung dengan pembinaan prestasi atlet, sehingga harus dilibatkan dalam pembahasannya sejak awal,” jelas Winny.
    Menurutnya, Rancangan Perda setebal 65 halaman yang sekarang sedang disosialisasikan Disorda masih jauh dari sempurna. Anehnya, dalam Perda tersebut tidak disinggung tentang kewenangan KONI DKI secara tegas, kecuali menyebutkan bahwa pemerintah dapat bekerjasam adengan komite olahraga provinsi.
    “Padahal dalam pembinaan prestasi olahraga di Ibukota, seharusnya pemerintah daerah hanya bertindak sebagai regulator atau koordinasi, sesdangkan KONI Provinsi bertindak selaku pelaksana. Dan, kondisi ini sduah berjalan selama ini.
    Dalam diskusi tersebut, Wartawan Senior, Mike wangge, meminta kepada KONI DKI agar membahas tentang sistem pembinaan yang baik agar DKI dapat mempertahankan juara umumm PON berikutnya. Dia mengusulkan agar KONI DKI Jakarta selesaikan pembahasan Raperda bersama Disorda, sebab bila itu tidak dibahas bersama, tidak mungkin DKI bisa mempertahankan juara umum PON mendatang.
    Apa yang terjadi di KONI DKI dengan Disorda DKI adalah gambaran buruk hubungan disharmoni hubungan antara KONI dan pemerintah di tingkat pusat. Maka, ini menjadi tanggungjjawab Menpora untuk mereposisikan kembali porsi pembinaan olahraga di Indonesia. (TOR-01)

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Please enter your comment!
    Please enter your name here